Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan alasan di balik amarah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Menurut Moeldoko, Jokowi marah lantaran pelaksanaan penanganan virus corona atau Covid-19 di lapangan tak sesuai harapannya
Padahal, perintah Jokowi sudah sering menyampaikan kepada para menteri dan kepala lembaga supaya menangani corona secara efektif dan efisien. “Masih ada hal-hal di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan beliau, maka penekanannya harus segera yang jauh lebih keras dari sebelumnya,” ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Senin (29/6).
Moeldoko menyebutkan ada tiga sektor yang disoroti oleh Jokowi dalam penanganan corona, yakni kesehatan, bantuan sosial (bansos), serta ekonomi dan keuangan. Ketiga sektor tersebut dianggap masih lemah saat ini.
Moeldoko mencontohkan kelemahan di sektor kesehatan karena pencairan insentif kesehatan baru sebesar 1,53% dari Rp 75 triliun. Kemudian, adanya persolan sinergi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan.
Persoalan lain di sektor kesehatan karena masalah pendataan tenaga medis yang menangani corona. “Kemudian persoalan regulasi yang lama. Regulasi itu bisa digunakan dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, harus diambil langkah perbaikan,” kata Moeldoko.
Terkait bansos, Moeldoko menyebut ada masalah pendataan penerima manfaatnya. Padahal, data ini penting agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Jokowi pun meminta agar penyaluran bansos tidak terlambat. “Rakyat Indonesia harus bisa jalankan kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan ketersediaan makanan yang cukup, maka berbagai bansos diberikan,” kata Moeldoko. Terkait sektor ekonomi dan keuangan, Moeldoko menyebut masih ada hambatan penyaluran stimulus bagi dunia usaha, termasuk UMKM. Padahal stimulus tersebut penting agar dunia usaha dapat terus beroperasi.
Terkait sektor ekonomi dan keuangan, Moeldoko menyebut masih ada hambatan penyaluran stimulus bagi dunia usaha, termasuk UMKM. Padahal stimulus tersebut penting agar dunia usaha dapat terus beroperasi.
Sehingga tak ada pelaku bisnis yang mem-PHK karyawannya dan menyebabkan naiknya angka pengangguran. “Maka menteri semua harus menuju ke sana. Jangan pikir yang lain-lain, tapi hanya bantu Presiden,” kata Moeldoko.
Jokowi sebelumnya tampak marah ketika menyapaikan pidato dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Pasalnya, tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan krisis yang terjadi akibat pandemi corona.
Kepala Negara lantas mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru.
Presiden pun siap mendukung jika memang dibutuhkan untuk membuat Peraturan Presiden, bahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). “Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia,” katanya.
Bahkan, Jokowi siap mengambil langkah lebih besar lagi, seperti membubarkan lembaga atau reshuffle kabinet. “Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau memang diperlukan karena memang suasana (senses of crisis) ini harus ada,” ucapnya.
Sumber :
katadata.co.id
