Sebab, KPU Lebong memastikan tidak ada kegiatan launching pemilihan umum serentak 2020 di daerah itu seperti yang digelar KPU sejumlah kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu.
“Tidak ada launching Pilkada Lebong karena anggaran sebelumnya sudah dirasionalkan,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Lebong, Effan Lavendes, Senin (2/12).
Dia menjelaskan, setelah beberapa kali dilakukan rasionalisasi dana Pilkada yang diusulkan KPU Lebong sebelumnya sebesar Rp 23,5 Miliar.
Hanya saja, pihaknya kembali diminta rasionalisasikan anggaran sehingga kesepakatan antara TAPD dan KPU Lebong mentok di angka Rp 20 Miliar.
“Jadi ada anggaran kegiatan yang dirasionalkan sebesar Rp 3,5 Miliar. Dimana salah satu item dalam kegiatan tersebut adalah launching Pilkada,” jelas dia.
Namun demikian, ia mengaku optimis Pilkada Lebong dapat berjalan secara maksimal. Walaupun anggaran Pilkada Lebong terendah di wilayah Provinsi Bengkulu.
Dia tidak menapik sebelumnya dana Pilkada Rejang Lebong sebesar Rp 18,5 Miliar paling dan terendah di Provinsi Bengkulu. Namun, setelah adanya penambahan Rp 2,69 Miliar dari Pemkab Rejang Lebong atau atau menjadi Rp 21,169 Miliar, maka secara otomatis dana Pilkada Lebong paling terendah di Provinsi Bengkulu.
“Kepahiang sudah launching Pilkada. Seharusnya memang bulan ini dilaksanakan, tapi setelah adanya rasionalisasi anggaran kemarin, maka kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan,” demikian Effan.
Melihat kondisi tersebut, sejumlah masyarakat di Kabupaten Lebong sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Terutama dalam memberikan sosialisasi menjelang ajang lima tahunan ini berlangsung.
“Kalau seperti ini yang dirugikan adalah masyarakat dan para calon. Setidaknya, launching itu sebagian sosialisasi kepada masyarakat bahwa Lebong sebentar lagi akan segera melaksanakan Pilkada,” ujar Sanjaya (23) warga Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning.
Hal senada disampaikan Rino warga Kecamatan Lebong Sakti. Ia menyebutkan untuk kalangan pemuda saja, hanya 20 persen yang mengetahui tahapan Pilkada. Sementara untuk masyarakat umum, lebih banyak lagi tidak tahu karena kebanyakan berada di desa-desa dan kampung-kampung.
“Padahal, ini penting bagi masyarakat, agar mereka paham makna kehadiran Pilkada,” tuturnya.
