oleh : Ridha Maharani
Kabar terbaru dari kasus perundungan dan pelecehan seksual oleh delapan pegawai KPI terhadap rekan kerja mereka, MS, hingga saat ini belum selesai. Pada hari Senin, 13 Desember 2021 ketika korban, MS, menjalani tes psikotes sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja di KPI Pusat. Diketahui juga bahwa para terduga pelaku juga menjalani tes psikotes tersebut. Perasaan sedih dan kecewa dirasakan oleh korban karena KPI dianggap menyepelekan kasus pelecehan dan perundungan tersebut serta tidak segera menindak dengan tegas para pelaku.
Kasus perundungan ini terjadi sejak 2011, korban mendapatkan perlakuan keji dari beberapa senior. Sepanjang 2012-2014, korban dipaksa untuk membelikan makan bagi senior dan dibully dengan mengintimidasi korban. Selain itu, rekan kerja MS juga melakukan pelecehan, memukul, memaki, membully, bahkan menelanjangi korban di KPI Pusat. Puncaknya pada tahun 2015, pelaku beramai-ramai menelanjangi dan melecehkan korban dengan mencoret-coret buah zakar korban menggunakan spidol. Hal ini membuat korban mengalami depresi dan sering jatuh sakit. Beberapa kali korban sempat keluar, namun, ia bertahan karena harus mencari nafkah.
MS melakukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2017 dan diminta untuk melaporkan ke polisi. Namun, ketika korban melaporkan masalah ini ke kantor polisi gambir diminta untuk melapor ke atasan karena ini masalah internal. Bahkan komisioner KPI juga mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui adanya perundungan di KPI Pusat. Akhirnya melalui surat terbuka yang diunggah korban pada 1 September 2021 di media sosial mendapat perhatian banyak orang dan sejak itu dilakukannya investigasi.
Hingga saat ini, terduga pelaku pelecehan dan perundungan terhadap MS belum diberikan sanksi yang tegas meskipun hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menunjukkan bahwa benar adanya penganiayaan dan pelecehan terhadap korban, MS. KOMNAS HAM juga telah meminta kepada KPI agar segera menindaklanjuti para perlaku pelecehan dan perundungan.
KPI dianggap menyepelekan kasus ini dan tidak berniat untuk mengusut para pelaku. KPI justru berupaya melindungi dan mempertahankan para pelaku. Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Yuliandre, Komisioner KPI, bahwa lemabaga KPI tidak akan mentoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun. Ia juga mengatakan mendukung polisi menindaklanjuti kasus tersebut.
Seorang pemimpin kadang menghindari terjadinya konflik dalam lembaga yang dipimpinnya. Tetapi perlu disadari bahwa konflik dalam suatu organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Seorang pemimpin juga harus mampu menggunakan pendekatan kepemimpinan yang tepat dalam mengambil kebijakan dalam kepemimpinannya.
Pimpinan dalam konsep manajemen konflik memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi timbulnya konflik atau bahkan lebih jauh menyelesaikan konflik. Sebab ada hubungan kuat dari seorang pimpinan dalam usaha mempengaruhi menyelesaikan konflik, yakni membawa konflik dari negatif ke arah positif. Namun jika konsep pimpinan itu adalah salah maka bisa menimbulkan dampak sebaliknya yaitu mampu membuat konflik itu sendiri menjadi lebih besar dan berbahaya. Oleh karena itu seorang pimpinan harus paham bagaimana mengelolah konflik, yaitu mengubah konflik menjadi motivasi yang mampu mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan.
Tidak ada tipe kepemimpinan yang tepat, sehingga diperlukan keterbukaan pikiran dan penuh pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang terburu-buru akan menimbulkan dampak lain karena kurangnya melihat resiko jangka panjang. Akan tetapi, pengambilan keputusan yang terlalu lama juga dapat mempertaruhkan citra perusahaan. Resiko yang didapat bukan hanya tidak terselesainya satu masalah bahkan dapat menimbulkan masalah baru.
Aspek perlindungan hak karyawan dan bersikap adil juga harus menjadi dasar dalam memutuskan sebuah keputusan. Memperhatikan kondisi fisik dan mental seorang karyawan menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus diperlihara oleh pemimpin. Dalam batas-batas tertentu konflik tidak selamanya merugikan justru sangat bermanfaat bagi penciptaan perilaku yang efektif. Oleh sebab itu perlu seni mengelola konflik, yaitu: membuat standar penilaian, menentukan masalah kontroversial dan konflik, menganalilsa situasi dan evaluasi terhadap konflik, dan akhirnya pemimpin harus memilih tindakan yang tepat terhadap penyimpangan yang menimbulkan konflik.