Pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo telah umumkan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia berada di Kalimantan Timur yakni sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Melihat adanya arah kebijakan tersebut, informasinya DPR membatalkan keinginannya membangun Gedung DPR RI baru di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ini menyusul rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur di mana di dalamnya akan dibangun pula gedung untuk anggota legislatif, Gedung DPR RI.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing menjelaskan, semula gedung baru untuk DPR rencananya akan dibangun. Bakal dibangun di Kompleks Parlemen, Jakarta. Gedung rencananya dibangun tahun depan.
Awalnya pimpinan DPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan sudah menyepakati pembangunan Gedung DPR RI yang baru dilaksanakan tahun depan. “Namun, hal itu harus dibatalkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/09/2019).
Catatan Kompas, sejak 2017, DPR telah berencana untuk membangun gedung baru dengan biaya pembangunan tahap I sebesar Rp 601,93 miliar.
Namun, rencana pembangunan gedung ini banyak mendapat kritik dari masyarakat karena dinilai memboroskan keuangan negara. Kemudian, pada 2018, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pembangunan gedung DPR menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena adanya penambahan 15 anggota DPR baru untuk periode 2019-2024.
Tetapi, pembangunan gedung belum sempat terlaksana hingga 2019. “Oleh karena tidak jadi pindah, untuk ruangan bagi 15 anggota DPR baru periode 2019-2024, kami memanfaatkan ruangan yang ada. Di lantai 3, Gedung Nusantara I,” ujar Anthon.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara termasuk memindahkan Kompleks Parlemen ke ibu kota baru.
Ini dengan pertimbangan Kompleks Parlemen harus berdekatan dengan pusat pemerintahan. Ini untuk memudahkan koordinasi dan rapat kerja. “Kami pun sedang membuat kajian terkait sejumlah rancangan undang-undang untuk pemindahan ibu kota. Kami optimis, DPR RI juga setuju untuk pindah ibu kota ke Kalimantan,” katanya.
Selain itu, DPR RI juga telah membentuk pansus pemindahan ibu kota yang dipimpin oleh Zainudin Amali sebagai Ketua Pansus. Pembentukan pansus ini bertujuan untuk mengkaji sumber pembiayaan untuk membangun Ibu Kota Negara.
“Kemudian, pansus juga akan membahas tempat atau lokasi lebih spesifik lahan lingkungan, itu bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja, tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial dan semacamnya,” kata Zainudin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (18/09/2019).
Sisi lainnya, Anggota DPR RI dari region Kalimantan membentuk Kaukus DPR RI Kalimantan. Jumlah anggota DPR RI terpilih periode 2019-2014 dari Pulau Kalimantan sebanyak 40 anggota. Ini mewakili 5 Provinsi dan 7 dapil.
Bila dirinci Kalbar I sebanyak 8 anggota, Kalbar II sebanyak 4 anggota, Kalteng sebanyak 7 anggota, Kalsel I sebanyak 6 anggota, Kalsel II sebanyak 5 anggota, Kalimantan Timur sebanyak 8 anggota dan Kaltara sebanyak 3 anggota.
Melalui kaukus ini diharapkan suara dan aspirasi pulau Kalimantan bisa tersalurkan dengan lebih baik dan kebijakan-kebijakan dari pusat bisa lebih memperhatikan kepentingan Kalimantan.
Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Dapil Kaltim, yang saat ini sedang mengikuti pembekalan dari Lemhanas, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik dan meyakini komunikasi yang baik dari anggota DPR RI se-Kalimantan akan menjadi sesuatu yang diperhitungkan ke depan.
“Walaupun kami berbeda-beda partai politik tapi tujuannya sama yaitu memperjuangkan Kalimantan agar lebih maju dan menjadikan Kalimantan jendela masa depan Indonesia”, kata Hetifah, Jumat (20/9/2019).
Hetifah melanjutkan bahwa selayaknya kaukus tersebut bertugas mengawal rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang sudah dicanangkan pemerintah.
“Salah satu tujuan kami adalah mengawal konsep dan implementasi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan”, lanjut Hetifah.
Pada rapat Paripurna DPR RI 16 September 2019 lalu, Pimpinan DPR telah membacakan nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
“Saat ini sudah ada dua anggota kami yang tercatat dalam Pansus Pemindahan Ibu Kota. Ada Syarif Al-Kadri dari Kalbar dan Budisatrio Djiwandono dari Kalimantan Timur. Semoga saat pembahasan nanti masukan dari Kaukus bisa disalurkan melalui anggota kami yang ada di Pansus”, pungkas Hetifah.
Sisi lainnya, Menteri Perhubungan, Ir Budi Karya Sumadi mengaku terpesona melihat beberapa lokasi yang diproyeksikan jadi Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya tak ragu menyebut Kalimantan Timur memiliki alam yang cantik. “Yang membuat happy itu masyarakat Kaltim, khususnya gubernur yang welcome,” ujar Menteri Perhubungan. Kedua alamnya indah dan cantik.
“Samboja cantik. Mentawir cantik. Teluk Balikpapan cantik,” ungkapnya, Kamis (19/9/2019) sebelum melakukan FGD Menggali Potensi Konektivitas Ibukota Baru di kantor Angkasa Pura I Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ia berharap lokasi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan hanya menjadi pusat pemerintahan negara semata.
Namun kota baru yang bakal dibangun menjadi pusat pemerintahan bisa menjadi destinasi wisata di masa depan. “Harapan kita, kalau nanti dijadikan IKN, kota baru ini (di Kaltim) bukan saja IKN, tapi kita harapkan jadi role model kota masa depan, jadi destinasi wisata,” tuturnya.
Untuk diketahui, Ir Budi Karya melakukan kunjungan kerja dengan agenda melakukan peninjauan sarana dan prasarana di sekitar Perairan Pelabuhan Kariangau – Perairan Penajam Paser Utara. Kemudian ke beberapa titik lokasi yang diproyeksi jadi titik sentral pemerintahan.
Kemudian dilanjutkan dengan FGD dengan peserta UPT Perhubungan di Kalimantan Timur, Mitra Kerja Perhubungan, dan Akademisi dari Universitas Negeri Mulawarman. Tujuannya menggali potensi konektivitas ibukota baru.
Penyediaan lahan untuk lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur, sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara perlu berkaca pada pembangunan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, sekitar beberapa tahun yang lalu.
Membangun Ibu Kota Negara bukan terbatas pada lahan yang untuk jangka pendek, mesti melihat pelajaran dari pengadaan pembangunan Bandara Soekarno-Hatta.